Tonawi Mana Menyapa Anda

Sambutan Kelompok Udeido

 

Pagi itu, 6 Juli 2020, Tineke Rumkabu didampingi beberapa anggota keluarga dan sahabatnya mengadakan tabur bunga di suatu tempat yang tidak akan mungkin ia lupakan dalam hidupnya. Di bawah sebuah menara di kota Biak, Mama Tineke mengenangkan peristiwa 22 tahun yang lalu ketika aparat membubarkan paksa para pendemo yang tengah mengadakan aksi mengemukakan pendapat yang konon katanya dijamin oleh Undang-Undang atau Hukum negara ini. Hari naas itu berakhir dengan kematian beberapa orang, penyiksaan terhadap beberapa lainnya, serta hilangnya banyak pengunjuk rasa. Beberapa hari kemudian di pantai-pantai di pulau Biak ditemukan potongan-potongan tubuh manusia yang hanyut dan terdampar. Pusara Tanpa Nama, Nama Tanpa Pusara, begitulah orang Papua menyebut hari naas yang tidak pernah menemui penyelesaiannya dalam jalur apapun itu.

Peristiwa yang sangat menusuk hati orang Papua itu sama sekali tak mendapat tempat dalam media-media kala itu yang sibuk dengan gejolak yang terjadi di Jakarta. Ya, pada tahun itu reformasi didengungkan, ribuan orang turun ke jalan, dan di berbagai kota di Indonesia keadaan menjadi sangat mencekam. Masa depan negara tentu jauh lebih penting dibanding nyawa sekelompok pengunjuk rasa di suatu wilayah yang di media-media diberitakan sebagai tempat kaum primitif dan barbar. Tapi geliat seperti itu sebenarnya adalah kaset lama yang selalu mengumandangkan lagu yang sama. Dalam catatan sejarah Papua hal demikian itu kerap terjadi, begitu seringnya hingga muncul ungkapan seakan hidup orang Papua tidaklah berharga.

Pada tahun 2017, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Change.org mengadakan sebuah survei yang bertujuan mengetahui pendapat khalayak tentang kondisi Papua. Salah satu hasil survei yang disebut mencolok adalah bahwa sebanyak 40,77 persen warga asli Papua menyebutkan kondisi Papua sangat mengkhawatirkan, sedang 41,44 persen warga Papua non asli menyebutkan kondisi Papua baik-baik saja. Dapat anda bayangkan, semua diskursus masalah Papua hanya berputar di dalam orang Papua saja, pembungkaman media yang begitu ketat membuat mayoritas orang di luar Papua bahkan yang datang dan menetap di Papua tidak memahami dengan jelas mengapa orang-orang asli Papua terus melemparkan berbagai tuntutan yang dirasa perlu untuk memenuhi taraf hidupnya sebagai manusia yang sama.

Apa indahnya merasa baik-baik saja ketika di saat yang sama orang-orang yang sering anda klaim sebagai saudara sendiri merasakan kepahitan? Bagaimana kita dapat meyakinkan diri kita bahwa kita tidak membohonginya? Transparansi adalah sesuatu yang sangat krusial pada saat demikian, untuk memutuskan tali-tali kekerasan, membangun empati, melawan penindasan, dan kelak menempatkan hak hidup manusia kembali pada tempatnya sebagai sesuatu yang berharga dan luhur.  

Pameran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan suara-suara seputar berbagai fenomena sosial, politik, dan humaniora yang terjadi di Papua dan mengemasnya pada sebuah ruang tersendiri yang menempatkan penghargaan terhadap hidup manusia Papua sebagai sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Seniman-seniman yang terlibat adalah gabungan seniman-seniman Papua dan seniman-seniman dari luar Papua. Menarik melihat bagaimana seniman-seniman non-Papua ini peduli dan bersolidaritas terhadap isu Papua dan ikut berdiri, bersuara bersama orang Papua. Ini merupakan pesan penting yang kami harapkan berkembang kepada ranah lainnya. Bukankah akar permasalahan Papua terjadi karena campur tangan berbagai bangsa dan kepentingan? Kami pikir masalah Papua tidak semestinya terbatas pada orang Papua saja, dan sebaiknya kita mulai bertanya bagaimana meletakkan diskursus ini pada konteks yang lebih luas dan melihatnya sebagai masalah serius yang melukai kemanusiaan secara universal.

Pada hamparan wilayah pegunungan yang sejuk dan indah di Papua tempat yang sama beberapa operasi militer terjadi di masa lampau, para Mana Tonawi hidup. Para tetua Mee ini adalah para bijaksana yang selalu bersuara bila terjadi sebuah pertikaian atau ketidakadilan. Mereka mampu mengetuk hati para pendengarnya serta memancing keluar semua suara-suara yang terbenam dan tak kuasa dikeluarkan pemiliknya atau setidaknya berbicara mewakili mereka. Bagi para Tonawi ini, kedamaian dapat diwujudkan dengan menyampaikan semua suara-suara yang tersimpan itu.

Konsep pameran ini menempatkan spirit Tonawi Mana yang eksklusif dan representative itu ke dalam aktivitas seni yang lebih luas di mana Tonawi Mana bertransformasi menjadi suara-suara yang dihasilkan lewat karya seni dengan pendekatan dan interpretasi yang lebih bervariasi. Hal ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan di atas bahwa permasalahan Papua perlu dibawa ke berbagai panggung yang tidak terbatas secara eksklusif untuk golongan tertentu saja. Hendaklah ia menjadi masalah bersama yang kelak menumbuhkan tunas solidaritas yang jauh lebih besar lagi, yang menembus sekat sosial, ras, golongan, agama, dengan bentuk dan manifestasi yang beragam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pameran ini, para penulis pameran yang bekenan menyumbangkan pemikiran mereka, saudara Ngurah Suryawan dan  saudari Ligia Giay, seniman-seniman Papua yang begitu berani hingga teman-teman Indonesia yang bersolidaritas, sungguh suatu kehormatan berkumpul bersama dalam suatu ruang kreativitas yang demikian ini.

 

15 Juli 2020

Kelompok Udeido

 

 

Koordinator

Ignasius Dicky Takndare

Tonawi Mana Greet You

Udeido Opening Words

 

That morning, July 6, 2020, Tineke Rumkabu was accompanied by a number of family members and friends who held a flower sow at a place she would never forget in her life. Under a tower in the city of Biak, Mama Tineke remembering what was happened 22 years ago when the authorities forcibly dispersed the demonstrators who were holding an action to express their opinion that was said to be guaranteed by the Law of this country. Those day end up with the death of several people, torture of several others, and the disappearance of many protesters. A few days later on the beaches on the island of Biak, people found pieces of human bodies that were washed away and stranded. Grave Without Names, Names Without Graves, that is how the Papuans call that horrible day that never finds its solution in any way.

The event that deeply hurting the hearts of Papuans did not have a place in the media at that time which was busy with the turmoil that occurred in Jakarta. Yes, in that year the reformation was running, thousands of people took to the streets, and in various cities in Indonesia the situation was very tense. The future of the state is certainly far more important than the lives of a group of protesters in an area which is reported in the media as a place for primitives and barbarians. But scheme like that is actually an old cassette that always echoes the same song. In the history of Papua such things often happen, so often that a phrase appears as if the lives of Papuans are worthless.

In 2017, the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) and Change.org conducted a survey aimed at identifying public opinion about the condition of Papua. One of the results of the survey which is called striking is that as many as 40.77 percent of indigenous Papuans said the condition of Papua was very worrying, while 41.44 percent of non-native Papuans said the condition of Papua was fine. As you can imagine, all the discourse about the Papua problem only concern by Papuan indigenous only, the tightening of the media is so tight that the majority of people outside Papua even who come and settle in Papua do not understand clearly why the indigenous Papuans continue to throw various demands that are felt need to fulfill his standard of living as the same human being.

What is the beauty of feeling fine when at the same time the people you often claim as your own brother feel bitterness? How can you convince yourselves that you are not lying to him? Transparency is something very crucial at this time, to break the cords of violence, build empathy, fight oppression, and later put the right of human life back into place as something valuable and noble. This exhibition is intended to gather voices around various social, political, and humanities phenomena that occur in Papua and package them in a separate space that places respect for the lives of Papuan people as something important to strive for. The artists involved are a combination of Papuan artists and artists from outside Papua. It is interesting to see how these non-Papuan artists care and shpw their solidarity with Papuan issues then stand up with Papuans.

This is an important message that we hope will develop in other fields. Isn't the root of the Papua problem caused by the interference of various nations and interests? We think that the problem of Papua should not be limited to Papuans, and we should start asking how to put this discourse in a broader context and see it as a serious problem that injures humanity universally.

In the beautiful highland of Papua, the same place where military operations was took place in the past, the Tonawi Mana lived. Those who always speak out if there is a dispute or injustice. This elderly Mee are able to tap the hearts of their listeners and also stimulate all the voices that are not expressed by their owners to be expressed, They speak as a wise for weak ones. For these Tonawi, peace can be realized by speaking out all the problems.

The concept of this exhibition put the spirit of the exclusive and representative Tonawi Mana into broader art activities where Tonawi Mana transforms into voices inside all the artworks that are translated with a more variant perspective. This relevan with what we discussed above, that Papua issue need to be brought to the stage which is not limited to certain groups. Let it be a common problem that will grow buds of greater solidarity, which penetrate social barriers, races, classes, religions, with diverse forms and manifestations.

We are really thank to all participants involved in this exhibition, the exhibition writers who are willing to contribute their thoughts, brothers Ngurah Suryawan and sister Ligia Giay, Papuan artists who are very brave, and for Indonesian friends who show their solidarity with us, it is a great honor to working together in such a creative space like this.

 

 

15 Juli 2020

Udeido Community

 

 

Coordinator

Ignasius Dicky Takndare

#PapuanLivesMatter: Refleksi Tentang Solidaritas

Ligia J. Giay

 

Saya menulis ini ketika saya mencoba yang terbaik untuk melupakan hal-hal yang baru saja saya dengar di webinar mengingat peringatan 22 tahun Biak Berdarah (6 Juli 1998). Saya menulis ini sambil mencoba mencari cara untuk menempatkan Biak Berdarah dalam sejarah Indonesia. Itu semua bermuara pada fakta bahwa negara yang tidak dapat menyelesaikan 1965 dan 1998 tidak dapat menyelesaikan Papua dan sejarah trauma. Sebuah negara yang dengan sukarela menyingkirkan kematian mereka sendiri tidak dapat diharapkan untuk mengenali kematian orang-orang yang telah menjadi miliknya. (catatan terjemahan: orang-orang yang ia liyan-kan)

 

Dalam meringkas dekade-dekade pelanggaran HAM dan budaya impunitas yang berkelanjutan, Amnesty menyebut Papua sebagai 'lubang hitam' pelanggaran HAM. Analogi ini agak pas karena sepertinya Papua adalah tempat di mana hak-hak pergi untuk mati. Pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya akses dan perlindungan jurnalistik, penangkapan dan penahanan yang salah, kekerasan yang disponsori negara telah lama menjadi masalah di Papua, akhir-akhir ini kita telah membaca berita bahwa ini juga terjadi di tempat lain.

 

Ini adalah paparan yang berkepanjangan terhadap yang terburuk yang bisa ditawarkan oleh negara dan dampaknya pada jiwa Papua yang saya kenali dalam lukisan Nelson Natkime, Nemangkawi Negel. Sementara lukisan itu mungkin ingin berbicara tentang bagaimana eksploitasi dan keserakahan telah menghancurkan tanah air kita, dalam kehancurannya aku juga melihat kehancuran semua orang Papua. Mungkin saja mata saya yang tidak terlatih membuat saya tersesat di sini, tetapi dalam lukisan itu saya melihat bagaimana kerentanan lingkungan terhubung dengan kerentanan kita.

 

Negara sudah pelit dalam menawarkan perlindungan kepada mereka yang rentan. Aparatnya tidak memiliki keinginan untuk memahaminya, dan akhir-akhir ini tidak memberikan lebih banyak hak kepada lebih banyak orang. Sebaliknya, kami harus melihat mereka mengambil lebih banyak dan lebih banyak lagi. Beberapa mungkin berharap itu karena negara akan mengangkat sebagian dari yang rentan, tetapi bukti akhir-akhir ini menunjukkan sebaliknya. Parlemen bersemangat untuk mengesahkan undang-undang pertambangan tetapi terlalu lelah untuk meloloskan RUU Anti Kekerasan Seksual. Setelah menjinakkan Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka sekarang bersemangat untuk meloloskan RUU Omnibus. Itu bukan kebetulan; masing-masing contoh adalah keputusan yang disengaja. Itu datang dari negara yang aparaturnya, bahkan di tengah pandemi, tidak mau mengangkat jari mereka untuk membantu dan malah memilih untuk membingungkan instruksi dengan bantuan. Karenanya, jumlah yang rentan baru saja tumbuh: Perempuan, orang miskin, LGBT +, kelompok agama minoritas, dll.

 

Keadaan ini tidak akan membantu kita. Mungkin pemerintah berharap bahwa jika mereka membuat cukup banyak orang yang rentan, jika mereka cukup meminggirkan kita, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan orang lain. Pada intinya, itu berarti harus melakukan advokasi untuk semakin banyak kelompok dan tujuan. Dalam semua ini, apa yang kita miliki hanyalah satu sama lain dalam solidaritas. Solidaritas adalah harapan. Ini memberi kita pengertian bahwa kita tidak sendirian. Kekuatannya bukan pada apa yang bisa diraihnya, tetapi seberapa jauh itu bisa membawa kita. Seperti didalilkan oleh Ronny Kareni dan Veronica Koman, persidangan tujuh tahanan politik akan berjalan berbeda jika bukan karena solidaritas. Tentu saja, solidaritas memiliki batasan; itu tidak mengarah pada vonis tidak bersalah di Balikpapan. Tetapi itu tidak menjadikannya tidak berguna dan lemah; terlalu berlebihan berharap bahwa solidaritas dapat menyelesaikan semua masalah kita ketika kita bukanlah orang yang menyebabkan masalah itu dimulai.

 

Pameran ini menampilkan begitu banyak jenis seni yang menggunakan semua jenis medium untuk berbicara tentang Papua. Itu mengingatkan saya bahwa solidaritas, seperti pameran ini, berasal dari beragam kelompok yang menggunakan media mereka sendiri untuk menyampaikan pesan. Harapan dan optimis; percaya bahwa jika kita meminjamkan suara untuk orang lain, mereka juga akan berbicara untuk kita karena kerentanan kita terhubung. Kita tidak tahu sejauh mana kekuatan kolektif kita sampai kita mendorong batas, karena batas solidaritas tidak melekat atau otomatis. Kitong itu sendiri tau melampaui apa kekuatan solidaritas hingga kitong dorong batas itu. Dan itulah sebabnya kami terus mendorong, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Saya teringat akan hal ini ketika saya menghadiri rapat umum Black Lives Matter di Perth. Solidaritas diberikan dan diterima. Orang lain di Indonesia berbaris untuk saya karena orang Papua pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya berbaris karena saya percaya Penduduk Asli Australia layak mendapatkan yang lebih baik. Saya bukan orang yang optimis, tetapi ini adalah harapan saya yang paling lama. #PapuanLivesMatter. #BlackLivesMatter, dan serius Australia, #StopBlackDeathsinCustody.

 

 

Mahasiswa Pascasarjana di ARC (Asia Research Center) Murdoch, Australia. Bagian dari tim newsletter Voice of Papua  (voiceofpapua.substack.com)

 

#PapuanLivesMatter: Some Reflections On Solidarity

Ligia J. Giay

 

I am writing this while I am trying my best to forget things I just heard at the webinar remembering the 22nd anniversary of Biak Berdarah (July 6, 1998). I write this while trying to figure out a way to place Biak Berdarah in the history of Indonesia. It all comes down to the fact that the country that cannot resolve 1965 and 1998 cannot resolve Papua and its history of trauma. A country that willingly swept aside the deaths of their own cannot be expected to recognise the deaths of people it has othered. (catatan terjemahan: orang-orang yang ia liyan-kan)

 

In summarising the decades of human rights violations and the continued culture of impunity, Amnesty called Papua a 'black hole' of human rights violation. The analogy is rather fitting because it seems like Papua is the place where rights go to die. Restriction on freedom of expression, lack of journalistic access and protection, wrongful arrests and detainment, state-sponsored violence have long been a problem in Papua, lately we have read the news that this is also happening elsewhere.

 

It is the prolonged exposure to the worst that the state could offer and its impact on the Papuan psyche that I recognise in the painting of Nelson Natkime, Nemangkawi Negel.    While the painting perhaps wants to speak of how exploitation and greed has destroyed our motherland, in her destruction I also see the destruction of all Papuans. It is possible that my unpractised eye led me astray here, but in the painting I see how the vulnerability of the environment is connected with our vulnerability.

 

The state is already stingy in offering protection to its vulnerable. Its apparatus have no willingness to understand them, and lately it has not given more rights to more people. Instead, we have had to see them take more and more away. Some may have hoped that is because the state will lift up some of the vulnerable, but evidence lately has shown us otherwise. The parliament was eager to pass the mining law but too tired to pass the Anti-Sexual Violence Bill. After taming the Corruption Eradication Commission, they are now eager to pass the Omnibus Bill. Those were not coincidences; each of those instances were deliberate decisions. It comes from a state whose apparatus, even in the middle of a pandemic, are not willing to lift their finger to help and instead chose to confuse instruction with assistance. Hence, the number of the vulnerable just grows: Women, the poor, the LGBT+, minority religious groups, etc.

 

This state is not going to help us. Perhaps the government hopes that if they make enough people vulnerable, if they marginalise enough of us, we will have no time to think of others. At its core, it means having to advocate for more and more groups and causes. In all of this, what we have is just each other in solidarity. Solidarity is hope. It gives us understanding that we are not alone. Its strength is not in what it can achieve but how far it can take us. Like argued by Ronny Kareni and Veronica Koman, the trial of the seven political prisoners would have gone differently were it not for solidarity. Of course, solidarity has limits; it did not lead to innocent verdicts in Balikpapan. But that does not make it useless and weak; it is too much to hope that solidarity can solve all our problems when we are not the one causing the problem to begin with.

 

This exhibition features so many diverse types of art using all kinds of mediums to speak about Papua. It reminds me that solidarity, like this exhibition, comes from a diverse group using their own mediums to convey a message. It is hopeful and optimistic; believing that if we lend voices for others, they will also speak for us because our vulnerabilities are connected. We do not know the extent of our collective strength until we push against the limit, because the limits of solidarity are not inherent or automatic. And that is why we keep on pushing, for ourselves and for others. I was reminded of this when I attended a Black Lives Matter rally in Perth. Solidarity is given and received. Other people in Indonesia have marched for me because Papuans deserve better. I march because I believe Indigenous Australians deserve better. I am not an optimistic person, but this is the most hopeful I have been in a while. #PapuanLivesMatter. #BlackLives Matter. And seriously Australia, #StopBlackDeathsinCustody.

 

Graduate Student at ARC (Asia Research Center) Murdoch, Australia.  Part of the Voice of Papua newsletter team (voiceofpapua.substack.com)

Hidup dan Misteri Rakyat Papua

I Ngurah Suryawan

 

 

Hidup ini Suatu Misteri

Ciptaan: Arnold Clement Ap

 

 

Hidup ini suatu Misteri

Tak terbayang juga tak terduga

Beginilah kenyataan ini

Aku tekurung di dalam duniaku

 

Yang kudamba, yang kunanti

Tiada lain hanya kebebasan

 

Andai saja aku burung elang

Terbang tinggi mata menelusur

Tapi sayang nasib burung sial

Jadi buruan akhirnya terbunuh

 

Yang kudamba yang kunanti

Tiada lain hanya kebebasan.

 

Pada 19 Desember 2019, di Jakarta, para aktivis Papua diantaranya Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere berdoa dan menyanyikan lagu Mambesak cipataan almarhum Arnold Clement Ap, “Hidup ini Suatu Misteri”. Mereka didakwa melakukan Tindakan makar dan pemufakatan jahat. Mereka ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pengibaran bendera bintang kejora dalam aksi unjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka pada 28 Agustus 2019. Sebelum unjuk rasa ini, terjadi pengepungan terhadap Asrama Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Jika menghayatinya lebih dalam, lirik lagu ini memiliki arti yang mendalam. Salah satu fase penting kehidupan rakyat Papua di negeri ini adalah sejarah kekerasan dan penderitaan yang tiada henti. Arnold Ap menuliskan dengan lantang nasib burung elang yang jadi buruan (dan) akhirnya terbunuh. Selain menggambarkan nasibnya sendiri, Arnold Ap mengajak kita bercermin untuk melihat dan merasakan nasib rakyat Papua yang hingga kini masih terus diburu dan dilenyapkan.

Demikianlah fakta kekerasan dan penderitaan rakyat Papua yang tidak bisa diabaikan negara ini. Tentu, ini tidak mungkin disimpan terus-menerus dalam selimut pembangunan infrastruktur yang kini terus digenjot. Mozaik pembangunan yang ditawarkan di Bumi Cenderawasih terkesan apolitis dan mengabaikan fakta kekerasan dan penderitaan ini. Berkelit dari kekerasan, kini negara menghadirkan bangunan fisik dan janji kesejahteraan. Soalnya adalah, adakah negara dengan aparatusnya memiliki jalan lain (baca: kreatifitas) selain hanya memilih jalan keamanan dan janji kesejahteraan? Kenapa takut untuk mengakui kekerasan dan mengungkapnya?

Selain berekspresi melalui unjuk rasa, pameran online Mana Tonawi, Papuanlivematter pada 15 Juli - 17 Agustus 2020 menggugat kesadaran kita tentang misteri kehidupan rakyat Papua. Kita akan menyaksikan ekspresi seniman-seniman Papua dan wilayah lainnya di Indonesia, dalam membaca narasi-narasi keseharian rakyat Papua. Salah satu poin penting yang diungkap dalam pameran online ini adalah rakyat Papua yang dihantam berpuluh tahun oleh virus diskriminasi, rasisme, penindasan. Keseluruhan ekspresi tersebut tertindas oleh hiruk pikuk jargon kebesaran negeri ini yang menindih kebebasan bersuara rakyat Papua.

Mana Tanowi yang menjadi tajuk pameran online ini mengacu kepada para bijaksana yang selalu bersuara bila terjadi sebuah pertikaian atau ketidakadilan. Mana Tanowi mampu mengetuk hati para pendengarnya serta memancing keluar semua suara-suara yang terbenam dan tak kuasa keluar sebelumnya. Pameran online ini saya yakini berusaha untuk mengeluarkan suara-suara yang tertindas tersebut yang mampu menggugat kesadaran kita sebagai manusia. Nilai-nilai kemanusiaanlah yang bisa menjadi lilin kesadaran dari sesat pikir diskriminatif dan “tatapan kolonial” kita terhadap Papua.         

 

Stigma

Salah satu stigma yang (dibuat) melekat dan terus-menerus direproduksi terhadap orang Papua, salah satunya adalah stigma separatis. Stigma ini dikonstruksi oleh negara dan aparatusnya untuk melabeli gerakan-gerakan untuk mengekspresikan kebebasan rakyat Papua untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi politiknya. Setelah dikontruksi sedemikian rupa dengan tipu muslihat dan “pembakaran” (melebih-lebihkan), negara kemudian menebarkan propaganda di tengah masyarakat dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dengan “menebar ketakutan dan ancaman” dengan mesin propaganda dalam bidang pendidikan, aparat-aparat keamanan, dan institusi-institusi negara di tengah masyarakat.

Stigma separatis menjadi senjata dari negara untuk membungkam ekspresi kebebasan rakyat Papua untuk mengkritisi kebijakan dan penanganan negara di Tanah Papua. Namun, seolah tanpa bergeming sedikit pun, penggunaan stigma separatis tetap saja dilakukan terutama oleh aparat keamanan dalam menangani kasus-kasus kekerasan kemanusiaan di Tanah Papua. Perspektif yang dibangun dari stigma ini adalah adanya kelompok-kelompok masyarakat di Tanah Papua yang mencoba untuk melawan dan membangkang terhadap kebijakan negara. Separatisme dianggap sebagai duri bagi negara dan mengancam stabilitas keamanan yang selalu dikampanyekan oleh negara dan aparatusnya di Tanah Papua.

Senyatanya, yang terjadi adalah separatisme itu mirip dengan hantu yang selalu membayangi dan menakut-nakuti kehidupan kita bersama. Separatis itu tidak pernah jelas wujudnya, ia adalah sebuah citra, kontruksi yang diceritakan, dilebih-lebihkan—“dibakar” agar nampak seram dan menakutkan. Namun yang sebenarnya terjadi tidaklah seperti (bayangan) yang ditakutkan selama ini. Negara merancang ini untuk menjadi senjata balik menyerang gerakan-gerakan sosial di Tanah Papua.

Jika mengikuti logika dari “hantu separatisme” ini, terdapat satu persoalan serius yang berhubungan dengan akumulasi pemahaman dan cara penanganan negara ini terhadap berbagai gerakan-gerakan protes yang dilakukan oleh rakyat Papua. Pendekatan keamanan dengan menggunakan kekerasan memendam amarah dan ingatan penderitaan di jiwa rakyat Papua. Aspirasi masyarakat bukannya didengarkan atau dipelajari, namun dengan semena-mena ditanggapi dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa masyarakat. Oleh sebab itulah ada yang salah dengan pemahaman negara tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Papua. Pemahaman aparat negara hanya sebatas pada mewujudkan “stabilitas keamanan” dengan berbagai cara, sehingga pemahaman terhadap situasi sosial-budaya masyarakat sangatlah kurang, bahkan bias dan sangat diskriminatif.

Hingga kini, ideologi teror tersebut masih terjadi di Tanah Papua. Cara beroperasinya adalah dengan membiarkan tragedi-tragedi kekerasan begitu saja terjadi di tengah masyarakat. Bukan hanya pembiaran, namun penciptaan kekerasan-kekerasan baru yang terus melingkari kehidupan keseharian masyarakat. Ide-ide tentang kekerasan dan teror itulah yang terus menghidupi perjalanan berbangsa dan bernegara Indonesia, sekaligus juga terus-menerus menyemaikan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Lingkaran kekerasan dan ketidakpercayaan inilah yang terus-menerus direproduksi dalam berbagai kasus-kasus kekerasan. Di tengah situasi itulah hantu-hantu ketakutan terus hadir, salah satunya berwujud hantu separatis.    

 

Misteri     

Batas antara hidup dan ajal begitu tipis bagi orang (asli) Papua. Mereka terkurung dalam “duniaku” yang tanpa bisa mereka kendalikan. Dunia yang justru membuat mereka satu persatu menjadi korban di tanah leluhur mereka sendiri. Budi Hernawan dengan mengutip Achille Mbembe (2003) menggunakan istilah necropolitics yaitu politik yang membenarkan cara-cara yang negara gunakan dalam memikul, mengendalikan, dan menggunakan hak berdaulat atas kematian dan kehidupan warganya. Praktiknya, pembunuhan-pembunuhan terhadap orang (aktivis) Papua menunjukkan cara bagaimana aparat negara Indonesia mengendalikan kehidupan dan kematian warga negaranya yang dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara. Itu berlangsung tanpa henti dan ini tentu sangat menyesakkan.

Ekspresi kebudayaan dan politik yang mereka suarakan terus-menerus terhadang tembok kekuasaan. Sejarah panjang kekerasan dan pembantaian rahasia yang dilakukan oleh Negara dan aparat keamanannya tidak pernah berhenti. Diskriminasi mengelilingi ruang gerak mereka tanpa henti. Sementara kekerasan rasisme dan ujaran kebencian berlangsung gamblang malah direspon dengan kekerasan dan penangkapan.

Tidaklah heran, dalam situasi seperti itu, hidup dan ajal selain tipis artinya, juga adalah sebuah misteri yang tidak dapat mereka artikan. Di tengah tekanan rasisme, kekerasan dan penderitaan tersebut, suara-suara kebebasan adalah sebuah keniscayaan. Seperti kata Arnold Ap, dalam lagu yang saya kutipkan di atas, “yang kudamba yang kunanti Tiada lain hanya kebebasan”.  

Kemanakah misteri hidup, kekerasan, dan penderitaan akan bermuara? Dua hal yang saya catat menyemburkan harapan adalah pertama adalah penafsirkan “misteri kehidupan” oleh kelompok anak muda Papua dengan dunia dan imajinasinya sendiri. Kelompok muda Papua berbasis dengan organisasi pergerakan yang modern ini bergerak seiring dunia yang terhubung tanpa sekat. Konsolidasi, diskusi, dan aksi berdialektika. Kelompok organisasi sipil dan aktivis muda dalam media dan HAM (Hak Asasi Manusia) juga berkelidan di dalamnya. Kelompok-kelompok gerakan yang cair dan berjejaring ini sangatlah dinamis dan penting dalam melihat Papua kontemporer.

Namun, satu hal yang secara berhati-hati memahaminya adalah melihat “dunia berpikir” mereka yang saling berpadu antara dunia tanpa sekat (global) dengan pondasi leluhur. Satu medium yang menjadi ekspresi itu adalah lagu dan tarian. Falsafah hidup kebudayaan dan leluhur itulah yang terekspresikan menjadi lagu-lagu yang dinyanyikan dalam ritual-ritual adat bahkan aksi demonstrasi. Yeimo (2017 dalam Suryawan, 2017) mencontohkan salah satu lagu dari Orang Mee yaitu Mu Man Minggil yang berarti jalan ke tanah leluhur yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Willem Giryar dari Grup Mambesak untuk mengenang kekerasan yang menimpa orang-orang Papua di tahun 1980-an.

Poin kedua adalah fragmentasi, baku tumbuk (saling tikam) antara sesama orang Papua dalam merepresntasikan dirinya. Sebenarnya ini sudah mulai terlihat dari apa yang ditengarai oleh Giay (2000) bahwa kekuasaan Indonesia membutuhkan kaki tangannya di Papua sejak awal berintegrasi (aneksasi). Mental para birokrat Papua dan juga generasi muda sebagian besarnya terbentuk dari pendidikan Indonesia. Namun, belajar dari pendidikan Indonesia juga membuat mereka memahami bagaimana baku tipu (saling menipu) itu terjadi dan terpelihara, dimana rakyat Papua selalu menjadi obyek penderitanya. 

Rakyat Papua, generasi muda, dan para birokrat Papua, berada dalam ruang-ruang antara tersebut. Pada situasi-situasi tertentu, seperti kerusuhan pasca ujaran rasisme 2019, kita menyaksikan para broker yang “menjual” isu-isu kekerasan dan penderitaan untuk tujuan ekonomi politik dan kekuasaan. Salah satunya adalah pemekaran daerah. Keseluruhannya adalah gula-gula (pemanis) dan panggung-panggung yang menjerat cara berpikir dan perilaku orang Papua untuk menipu saudaranya sendiri. Disinilah yang saya maksud dengan fragmentasi dan baku tumbuk tersebut. 

Jika mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Frantz Fanon (1967; 2000), apa yang terjadi sekarang di Tanah Papua, dan dipraktikkan oleh negara Indonesia, adalah yang disebutnya dengan  (re)kolonialisme sebagai proyek penonmanusiawian (dehumanization) rakyat di daerah koloni (Papua). Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih sebagai benda. Warna kulit hitam, cokelat atau kuning menunjukkan bahwa rakyat terjajah itu bukan hanya mereka yang kerjanya dirampas, tetapi juga mereka yang dalam jiwanya diciptakan kompleks inferioritas yang diakibatkan oleh kematian dan penguburan orisinalitas budaya lokal mereka. Kompleks inferioritas ini ditanamkan dalam kesadaran budaya mereka sebagai masyarakat terjajah.

Salah satu misteri yang harus dipecahkan oleh rakyat Papua adalah melawan penjajahan dan seluruh stigma kolonial tersebut. Gerakan melawan warisan colonial itulah yang disebut dengan dekolonisasi. Gerakan dekolonisasi adalah sebuah gerak sejarah dan dengan demikian juga politis sekaligus. Basisnya adalah pada kesadaran telah “terjajah” dan kemudian bangkit untuk melakukan gerakan sosial (baru) melawan penjajahan tersebut. Jebakan-jebakan untuk melakukan peniruan ulang (mimikri) praktik penjajahan tersebut tak terhindarkan karena begitu membadannya warisan kolonisasi tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Perspektif pascakolonialisme saya kira ingin menguraikan dan membongkar warisan praktik kolonialisme sekaligus menancapkan tiang-tiang perspektif gerakan sosial negara-negara pascakolonial. Dalam konteks inilah saya kira sangatlah penting memediasi perspektif (dan sekaligus semangat) pascakolonial dalam Gerakan politik dan kebudayaan Papua. Pelajaran awal yang sangat berharga adalah memahami bagaimana praktik-praktik kolonisasi tumbuh, berlangsung, diwariskan, dan diperbaharui secara terus-menerus oleh para penjajah baru dan sudah tentu rakyat Papua sendiri yang menjadi perpanjangan tangan dari negara dan kuasa investasi global.

Dalam konteks itulah, saya ingin membuka renungan untuk kita semua. Diakui atau tidak, dengan jujur atau bersilat lidah: kita telah menjajah Papua untuk kepentingan kita masing-masing. Sekali lagi, dengan disadari atau tidak. Cepat atau lambat, misteri kehidupan, dan kekerasan penderitaan harus dijawab dengan bermartabat oleh rakyat Papua sendiri. Apapaun itu, rakyat Papua harus bangkit “bangkit dan memimpin diri sendiri” melawan kekuasaan dan kekerasan, berjuang menghadapi penderitaan, dan mandiri serta berdaulat di atas kaki sendiri. 

 

Wa…Wa…Wa…

 

 

 

 

Antropolog yang menulis buku Jiwa yang Patah: Rakyat Papua, Sejarah Sunyi, dan Antropologi Reflektif (2019) dan Siasat Elit Menucir Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat (2020)

 

The Life and Mysteries of Papuans

I Ngurah Suryawan

 

 

Life Is a Mystery

Song by: Arnold Clement Ap

 

 

Life is a mystery

Unimaginable and unexpected too

This is the reality

I am locked up in my world

 

The one I want, the one I'm waiting for

Nothing but freedom

 

If only I were an eagle

Flying high and eyes watching over

But unfortunately the fate of pesky birds

Hunted down and killed

 

The one I want, the one I'm waiting for

Nothing but freedom

 

On December 19, 2019, in Jakarta, Papuan activists including Surya Anta, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait, and Arina Elopere prayed and sang the Mambesak song composed by the late Arnold Clement Ap, "Life is a Mystery". They were charged with treason and conspiracy. They were arrested by the Jakarta Metropolitan Police in the case of raising the Morning Star flag during a demonstration demanding a referendum in front of the Merdeka Palace on August 28, 2019. Before this demonstration, there was a siege on the Papuan Dormitory in Surabaya on August 16, 2019.

If you go deeper, the lyrics of this song have a very deep meaning. One important phase of the life of the Papuan people in this country is a history of unrelenting violence and suffering. Arnold Ap wrote aloud the fate of the falcon which became hunted (and) finally killed. In addition to describing his own destiny, Arnold Ap invites us to look in the mirror to see and feel the fate of the people of Papua, which until now is still being hunted down and obliterated.

Such is the fact of the violence and suffering of the people of Papua that cannot be ignored by this country. Of course, this is impossible to be kept continually in the blanket of infrastructure development which is now being encouraged. The development mosaic offered at Cenderawasih Land seems apolitical and ignores this fact of violence and suffering. Skipping violence, the state now presents physical buildings and promises of prosperity. The problem is, does the state and its apparatus have other avenues (read: creativity) besides just choosing the path of security approach and the promise of welfare? Why be afraid to admit violence and expose it?

Besides expressing through demonstrations, the Tonawi Mana, #Papuanlivesmatter Online Exhibition on 15 July to 17 August 2020 sues our awareness of the mysteries of Papuan's lives. We will witness the expressions of Papuan artists and other regions in Indonesia, in reading the daily narratives of the Papuans. One important point revealed in this online exhibition is that Papuans have been hit by decades of discrimination, racism, and oppression. The whole expression is suppressed by the hustle and bustle of the country's great motto which suppresses the freedom of speech of the people of Papua.

Tonawi Mana is refers to the wise who always speak up when a dispute or injustice occurs. Tonawi Mana was able to knock the hearts of his listeners and lure out all the voices that were sinking and were unable to come out before. I believe this online exhibition strives to produce the oppressed voices that can sue our consciousness as humans. It is human values that can become a candle of awareness from our discriminating discriminatory thought and "colonial gaze" towards Papuans.

 

Stigma

One stigma that is (made) inherent and is constantly being reproduced against Papuans, is the separatist stigma. This stigma is constructed by the state and its apparatus to label movements to express the freedom of the Papuan people to express their opinions and political aspirations.

After being constructed in such a way by deception and "burning" (exaggerating), the state then spreads propaganda among the people in various ways. One way is to "spread fear and threats" with propaganda machines in the field of education, security forces, and state institutions in the community.

The separatist stigma is a weapon of the state to silence the expression of the freedom of the people of Papua to criticize the policies and handling of the state in the Land of Papua. However, as if unexpand, the use of separatist stigma is still carried out mainly by the security forces in handling cases of humanitarian violence in the Land of Papua. The perspective developed from this stigma is the existence of community groups in the Land of Papua who are trying to fight and defy state policies. Separatism is considered a thorn in the country and threatens the stability of security that is always campaigned by the state and its apparatus in the Land of Papua.

In fact, what happens is that separatism is similar to ghosts who always overshadow and frighten our lives together. The separatist was never made clear, he was an image, the construction of which was told, exaggerated - "burned" to appear scary and frightening. But what actually happened was not like (the shadow) that had been feared all this time. The state designed this to be a weapon behind attacking social movements in the Land of Papua.

If we follow the logic of this "ghost of separatism", there is one serious problem related to the accumulation of understanding and how to handle this country against various protest movements carried out by the people of Papua. The security approach, using violence, harbors anger and memories of suffering in the souls of the people of Papua. The aspirations of the people are not listened to or learned, but are arbitrarily responded to by violence that takes the lives of the people. That is why there is something wrong with the state's understanding of what is really happening in Papua. The understanding of the state apparatus is limited to realizing "security stability" in various ways, so that understanding of the socio-cultural situation of the people is very lacking, even biased and very discriminatory.

Until now, the ideology of terror still occurs in Papua. The way to operate is to let the tragedies of violence just happen in the community. Not only omission, but the creation of new violence that continues to surround the daily lives of the people. It is these ideas about violence and terror that continue to support the journey of the nation and state of Indonesia, as well as to continuously seed the Papuan people's distrust of the Indonesian government. This cycle of violence and distrust is constantly being reproduced in various cases of violence. In the midst of that situation, the ghosts of fear continued to appear, one of them being a separatist ghost.

 

Mystery

The line between life and death is so thin for (native) people of Papua. They are locked up in "my world" that they cannot control. The world that actually makes them one by one become victims in their own ancestral land. Budi Hernawan citing Achille Mbembe (2003) uses the term necropolitics, which is politics that justifies the ways that the state uses in carrying, controlling, and exercising sovereign rights over the death and lives of its citizens. In practice, the killings of Papuan (activist) show the way in which the Indonesian state apparatus controls the lives and deaths of its citizens who are considered a threat to the country's sovereignty. It went on endlessly and it was certainly very suffocating.

The cultural and political expressions that they were voicing were constantly blocked by the walls of power. The long history of violence and secret massacres carried out by the State and its security forces has never stopped. Discrimination surrounds their mobility without stopping. While racism violence and expressions of hatred took place, they were instead suspected and get violence and arrest.

No wonder, in such a situation, life and death aside from being thin, are also mysteries that they cannot interpret. Amid the pressures of racism, violence and suffering, the voices of freedom are a necessity. As Arnold Ap said, in the song I quoted above, "the only thing that I'm waiting for ... nothing but freedom".

When will the mysteries of life, violence, and suffering end up? The two things that I noted gave off hope were the first was the interpretation of the "mystery of life" by Papuan youth groups with their own world and imagination. These young Papuan groups based on modern movement organizations are moving along a connected world without borders. Consolidation, discussion and dialogical action. Civil society groups and young activists in the media and human rights are also involved in it. These fluid and networked movement groups are very dynamic and important in seeing contemporary Papua.

However, one thing that carefully understands it is to see their "world of thought" which blends with the world without a bulkhead (global) with the ancestral foundation. One medium that becomes an expression is song and dance. It is the philosophy of cultural life and ancestors that are expressed as songs sung in traditional rituals and even demonstrations. Yeimo (2017 in Suryawan, 2017) exemplifies one of the songs of Orang Mee namely Mu Man Minggil which means the path to ancestral land created and sung by Willem Giryar from the Mambesak Group to commemorate the violence that struck the Papuans in the 1980s.

The second point is fragmentation, raw collision (mutual stabbing) between fellow Papuans in representing themselves. Actually this has already begun to be seen from what was alleged by Giay (2000) that Indonesian power needed an accomplice in Papua since the beginning of integration (annexation). Most of the mentality of Papuan bureaucrats and also the younger generation is formed from Indonesian education. However, learning from Indonesian education also makes them understand how the standard of deception (mutual deception) occurs and is maintained, where the people of Papua are always the object of the sufferer.

The people of Papua, the younger generation, and Papuan bureaucrats, are in these intermediate spaces. In certain situations, such as riots after the 2019 racism, we see brokers who "sell" issues of violence and suffering for the purposes of political economy and power. One of them is regional expansion. The whole thing is sweets (sweeteners) and stages that ensnare the ways of thinking and behavior of Papuans to deceive their own brothers. This is what I mean by fragmentation and the raw mash.

When referring to what is expressed by Frantz Fanon (1967; 2000), what is happening now in the Land of Papua, and practiced by the Indonesian state, is what he calls (re) colonialism as a dehumanization project of the people in the colonies (Papua) . The people who were colonized were not treated as humans, but rather as objects. Black, brown or yellow colors indicate that the colonized people were not only those whose work was deprived, but also those whose souls were created inferiority complexes caused by death and burial of their local cultural originality. This inferiority complex is implanted in their cultural awareness as a colonized society.

One of the mysteries that must be solved by the people of Papua is to fight colonialism and the entire colonial stigma. The movement against colonial heritage is called decolonization. The decolonization movement is a historical movement and thus also political at the same time. Its basis is on the awareness that it has been "colonized" and then rises to carry out a (new) social movement against the occupation. The traps to imitate (mimicry) the practice of colonialism are unavoidable because of the inheritance of the colonization in the practice of daily life.

I think the post-colonial perspective I want to describe and dismantle the legacy of the practice of colonialism while at the same time planting the pillars of the perspective of post-colonial social movements. It is in this context that I think it is very important to mediate post-colonial perspectives (and at the same time enthusiasm) in the Papuan political and cultural movements. A very valuable initial lesson is understanding how colonization practices are growing, progressing, being inherited and being continually renewed by new colonizers and of course Papuans themselves are an extension of the state and global investment power.

In that context, I want to open up reflections for all of us. Admittedly or not, honestly or squabbling: we have colonized Papua for our own interests. Once again, knowingly or not. Sooner or later, the mystery of life and the violence of suffering must be answered with dignity by the Papuan people themselves. Whatever it is, the people of Papua must rise up "rise and lead themselves" against power and violence, struggle with suffering, and be independent and sovereign on one's own feet.

 

Wa ... Wa ... Wa ...

 

 

Anthropologist who write, Jiwa yang Patah: Rakyat Papua, Sejarah Sunyi, dan Antropologi Reflektif (2019), dan Siasat Elit Menucir Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat (2020)

 

 

Udeido

Seni rupa berkembang mengikuti dan pada taraf tertentu menjadi penanda zaman yang kerap memberikan gambaran yang meski tidak menyeluruh namun membantu kita mengidentifikasi rentang waktu tertentu.

Memikirkan bagaimana seni rupa yang demikian itu bekerja di Papua merupakan permasalahan tersendiri karena praktis sejak tahun 60-an narasi seni di berbagai tempat di Indonesia menjadi tidak beragam akibat begitu represifnya pemerintahan saat itu. Peran media yang menempatkan Papua sebagai dunia antah berantah tempat berbagai perang suku terjadi dan menampilkannya sebagai dimensi barbar dari suatu masyarakat yang seakan mesti “dididik”, memberi pengaruh tersendiri terhadap seni rupa Papua. Pada berbagai kesempatan ketika kami menjalankan pameran atau kegiatan kami, tidak jarang kami temui khalayak dari luar Papua yang mengungkapkan kekagumannya karena menurutnya ia senang mengetahui ada anak Papua yang dapat melukis dengan teknis realis, atau impresionis, atau teknis lainnya, dan ia menyampaikan pula bahwa baginya seni rupa dari Papua mesti berbau tradisi, kultural, dan semua yang berhubungan dengan tradisional. Bagi kami permasalahannya bukanlah tentang pemikiran dia, tapi bagaimana pemikiran tersebut dapat masuk ke dalam kepalanya.

Udeido dibentuk dengan semangat zaman kami. Suatu generasi yang mengkombinasikan apa yang kami lihat dan rasakan dengan berbagai cerita yang kami baca maupun dengar dari orang tua kami. Ruang Kolektif ini dibentuk pada pertengahan tahun 2018 di Yogyakarta oleh beberapa seniman dan mahasiswa Papua yang kemudian merekrut beberapa anggota tambahan di beberapa kota di Papua.

Ruang Kolektif Udeido menempatkan pembacaan Papua sebagai spirit utama dalam berkarya. Bagaimana membaca Papua baik dari dalam maupun dari luar, atau bagaimana menempatkan diskursus Papua dalam peta regional maupun global.

Udeido mendorong apa yang kami sebut Kontekstualisasi Konsep, yaitu bagaimana kami menggali kembali konsep-konsep lama dalam tradisi berbagai suku di Papua dan melihat bagaimana itu relevan atau bisa dipakai untuk membaca zaman ini.

Selain melakukan beberapa karya internal, kelompok mandiri ini menghelat pameran perdananya pada Oktober 2019, di Sangkring Art Project, bertajuk Mairi. Pameran ini diikuti baik oleh anggota Udeido maupun seniman-seniman tamu yang kami undang.

Udeido sendiri berasal dari Ude yang merujuk pada sejenis daun yang biasa digunakan masyarakat Mee untuk menutupi luka atau pendarahan. Dalam bentuk jamak, Ude akan disebut Udeido.

 

 

-

 

 

Fine art growth with times and at the particular ways become a marker of the times which often provides a picture that, although not exhaustive, helps us to identify a certain time span.

Thinking about how such art discourse works in Papua is a problem in itself because practically since the 60's the narration of art in Papua has not develop properly due to the repressive governance of the time.

The role of the media that places Papua as the middle of nowhere where various tribal wars occur and presents it as a barbaric dimension of a society that must be get more education, has its own influence on Papuan art. On various occasions when we run our exhibitions or activities, it is not uncommon for us to meet audiences from outside Papua who express their admiration because he thinks he is happy to know that there are Papuan children who can paint with realist techniques, or impressionists, or other "modern" technicalities, and he also conveys that for him Fine arts from Papua must smell traditional, cultural, and everything related to indigenous stuff. For us the problem is not about his thoughts, but how these thoughts get into his head.

Udeido was formed with the spirit of our era. A generation that combines what we see and feel with the stories we read and hear from our parents. This Collective Room was formed in mid-2018 in Yogyakarta by several Papuan artists and students who then recruited additional members in several cities in Papua.

The Udeido Collective places the reading of Papua as the main spirit of work. How to read Papua both from inside or outside view, or how to place Papuan discourse on regional and global maps.

Udeido encourages what we call Contextualization of Concept, which is how we re-explore old concepts in the traditions of various tribes in Papua and see how they are relevant or can be used to read our era.

In addition to doing some internal work, the independent group held its inaugural exhibition in October 2019, at the Sangkring Art Project, titled Mairi. This exhibition was attended by both members of Udeido and the guest artists that we invited.

Udeido itself comes from Ude which refers to a type of leaf commonly used by the Mee community to cover wounds or bleeding. As a plural, Ude will be called Udeido.